Kepala Bidang Pentanakertrans Nyoman Susila didampingi PLT.Kepala Seksi Transmigrasi Agus Prima menghadiri kegiatan rapat pembahasan target Transmigrasi Bali Tahun 2018 pada Rabu,7 Maret 2018 yang bertempat diruang rapat Dinas Tenaga Kerja Dan Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Bali,rapat dipimpin langsung oleh Kepala bidang Pentaluas dan Trans Disnaker ESDM Propinsi Bali didampingi Kepala SEksi Transmigrasi Walia dan hadir pada kesempatan tersebut Dinas yang membidangi Ketransmigrasian Kabupaten Kota se Bali Tahun 2018 sangat terbatas yaitu sebanyak 15 KK yang terbesar di 3 Propinsi masing-masing di Tejo Una-una Kabupaten uetangko Sulawesi Tenggah sebanyak 5 KK.
Adapun tujuan diselenggrakan rapat ini untuk diketahuai oleh seleuruh Propinsi Bali Tingkat Kabupaten Buleleng agar perolehan kouta dapat terdeteksi oleh Daerah Kabupaten mana aja yang Daerah Trans bisa diketahui seperti dalam pembahasan ini juga terdapat berbagai Daerah seperti Raimuna Kabupaten Wakerumba Maligano Sulawesi Barat 5 KK dan Rano Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat 5 KK,dimana sebanyak 15 KK tersebut sudah direkomendasikan oleh Gubernur Bali untuk diberikan kepada Kabupaten Karangasem yang terdampak erupsi Gunung Agung sedangkan Kabupaten lain memiliki pendaftar diminta untuk menunggu sambil pihaknya berkoordinasi ke pusat untuk penambahan kouta Bali.
Dalam kesempatan itu juga dihimbau oleh Kepala Seksi Transmigrasi Disnakeresdm Propinsi Bali Ketut Walia bahawa pemberangkatan transmigrasi mulai tahun 2018 menggunakan angkutan udara,oleh sebab itu pihaknya meminta kepada Kabupaten/Kota Untuk dapat mensosialisasikan hal ini kepada masyarakatnya yang berminat bertransmigrasi.Sementara itu Kepala Bidang Pentanakertrans Buleleng I Nyoman Susila menyampaikan agar pihak propinsi membantu penyelesaikan kepemilikan hak sertipikat bagi Transmigran yang belum mendapatkannya seperti Transmigran asal Buleleng di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah sebanyak 15 KK penempatan tahun 2013 dengan demikian diharapkan pada akhir rapat terdapat tanya jawab seputar peningkatan dan evaluasi penempatan Transmigrasi masing-masing Kabupaten.