(0362) 22547
disnaker@bulelengkab.go.id
Dinas Tenaga Kerja

Disnakertrans ESDM Buleleng Buka Rapat Rutin HILLSI, Bahas Penguatan Tata Kelola LPK.

Admin disnaker | 10 Februari 2026 | 219 kali

Singaraja, Selasa 10 Februari 2026 – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Gede Suka Budiaman, S.P., M.A.P, membuka secara resmi rapat rutin Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILLSI) Kabupaten Buleleng.
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua HILLSI, jajaran pengurus, serta para direktur dan pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang tergabung dalam HILLSI Buleleng.
Dalam pertemuan ini dibahas program kerja kepengurusan yang dirancang untuk memberikan dampak nyata serta manfaat langsung bagi seluruh anggota. Melalui berbagai program yang akan dijalankan, organisasi ingin memastikan bahwa keikutsertaan anggota tidak hanya bersifat administratif, namun juga mampu memberikan nilai tambah yang benar-benar dirasakan oleh seluruh LPK.
Salah satu agenda penting yang menjadi perhatian adalah rencana pelatihan pengelolaan LPK yang akan dilaksanakan pada Jumat, 13 Februari 2026. Kegiatan ini memiliki peran strategis karena akan membahas tata kelola lembaga pelatihan yang baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terbaru.
Pelatihan direncanakan berlangsung selama satu hari penuh dan bertujuan meningkatkan pemahaman serta kapasitas para pengelola LPK agar mampu menjalankan lembaga secara profesional, tertib administrasi, serta sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, peserta diharapkan membawa laptop serta dokumen program pelatihan dalam bentuk soft copy. Dokumen tersebut akan digunakan sebagai bahan pendampingan untuk memudahkan proses pengarahan teknis yang akan disampaikan oleh narasumber, Pak Arya, selama kegiatan berlangsung.
Selain agenda pelatihan, pengurus juga mengimbau seluruh anggota agar dapat segera melunasi iuran organisasi. Dukungan tersebut dinilai penting guna menjamin kelancaran pelaksanaan program kerja serta keberlangsungan kegiatan organisasi ke depan.
Melalui pelaksanaan berbagai program ini, diharapkan seluruh anggota dapat merasakan manfaat nyata dari keikutsertaan dalam organisasi serta terus meningkatkan kualitas pengelolaan LPK secara berkelanjutan.